Sunday, June 17, 2018

M Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar: PKS Curiga Terkait Pilkada, PDIP Bilang Bukan yang Pertama



INDOVIRAL365.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan ketidaksepakatannya atas pengangkatan mantan Asisten Operasi Kapolri, Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. PKS menyebut pengangkatan tersebut ‎dapat menimbulkan ketidakadilan pada Pilkada Jabar.

Politikus PKS, Mardani Ali Sera mengatakan penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan pada proses Pilkada Jabar. Sebab,‎ terdapat pasangan calon (Paslon) yang berasal dari satu institusi yang sama dengan Iriawan.

"Penunjukan ini menimbulkan syak wasangka peluang ketidakadilan dalam proses Pilkada Jabar karena ada kandidat yang sama institusi," kata Mardani saat dikonfirmasi Okezone, Senin (18/6/2018).

Terdapat pasangan Pilkada Jabar yang kandidatnya merupakan mantan pejabat Polri. Pasangan tersebut, yakni TB Hasanudin-Anton Charliyan. Anton sendiri sebelum mencalonkan sebagai calon Wakil Gubernur Jabar merupakan pejabat Polri yang aktif.

Oleh karenanya, Mardani meminta Kemendagri memilih seorang negarawan ‎untuk menjadi PJ Gubernur Jabar. Hal itu memperkecil ruang ketidakadilan dalam proses Pilkada Jabar.

"Akan lebih arif dan bijak jika dipilih figur ‎netral dan negarawan. Jabar itu magnitude politik nasional. Penanganan yang tidak tepat berpotensi membawa virus ketidaknetralan pemerintah," terangnya.

Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak mempermasalahkan mantan Asisten Operasi Kapolri, Komjen Iriawan menjabat Pj Gubernur Jawa Barat. PDI-P menganggap Iriawan bukan Polisi atau aparat keamanan pertama yang menjadi PJ Gubernur.

"Komjen Pol Iriawan yang berasal dari Kepolisian RI bukan pejabat yang pertama ditunjuk sebagai pejabat Gubernur. Sebelumnya, bulan Desember 2016 lalu, Irjen Pol Carlo Brix Tewu ditunjuk menjadi pejabat Gub‎ernur Sulawesi Barat," kata Politikus PDI-P, Masinton Pasaribu.

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut yakni untuk mengisi kekosongan kursi Gubernur Jawa Barat, pasca-masa jabatan Ahmad Heryawan telah habis. Menurutnya, penunjukan Iriawan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan.

"Penunjukan tersebut memenuhi persyaratan kepegawaian golongan eselon satu yang telah diatur UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018," paparnya.

Ditambahkan Masinton, pada beberapa kali Pemilu sebelumnya, terdapat pejabat Polisi dan TNI yang juga mengisi PJ Gubernur. Salah satunya yakni, pada Pemilu 2015, Plt Gubernur Aceh diisi oleh TNI, dan ‎Plt Gubernur Sulawesi Barat oleh anggota Polisi.

"Sebab, Petugas Kepolisian memiliki fungsi hukum dan kamtibnas. Mendagri tentu memiliki dasar pertimbangan, pengalaman dan profesionalitas anggota Kepolisian menjalankan fungsi kamtibnas di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada,"‎ pungkasnya.

0 komentar:

Post a Comment