Saturday, May 26, 2018

Bamsoet: UU Antiterorisme Atur Sanksi bagi Aparat yang Salah Gunakan Wewenang


INDOVIRAL365.COM -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan Undang-undang Antiterorisme yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR.

Pasalnya, langkah tersebut sudah mengatur secara tegas sanksi dan hukuman bagi pelaksana undang-undang yang menyalahgunakan wewenang tersebut.

"Tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena sudah ada aturan tegas dalam pasal UU tersebut," ujar Bamsoet kepada Indoviral365, Minggu (27/5/2018).

Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi mewanti-wanti TNI agar tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya apabila dilibatkan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Ia khawatir TNI bertindak kebablasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).



"Apalagi setelah Panglima TNI mengatakan kalau dia bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Padahal, leading sector dari pemberantasan terorisme itu BNPT," kata Hendardi dalam acara diskusi Sindotrijaya bertajuk 'Pemberantasan Terorisme, Legeslasi, Tindakan Polisi, dan Redikalisasi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, hari ini.

Hendardi meminta, agar masyarakat turut mengawasi adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur keterlibatan TNI dalam tindak terorisme. Perpres itu rencananya akan diterbitkan usai pelaksanaan ibadah Ramadan.

Menurut dia, Perpers tersebut berpotensi disusun melampaui norma yang ada di dalam Undang-undang. Sebab, Polri merupakan institusi yang bertugas sebagai penegak hukum.

Sementara TNI diketahui hanya menjalankan peran pembantu dalam pemberantasan terorisme. "Jadi enggak bisa TNI melakukan operasi militer tanpa ada persetujuan," ungkap dia.

0 komentar:

Post a Comment